Advertisement
 |
Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dengan tegas menyatakan bahwa Kamboja bukanlah destinasi yang aman bagi para pekerja migran Indonesia (PMI). Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus WNI yang bekerja di Kamboja dan berupaya melarikan diri akibat kondisi kerja yang tidak kondusif.
"Kami terus mengintensifkan kampanye dan sosialisasi bahwa Kamboja bukanlah tempat yang aman bagi pekerja migran kita," ujar Muhaimin Iskandar di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (27/10). "Kementerian P2MI telah berulang kali mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa Kamboja bukanlah tujuan yang direkomendasikan bagi PMI, mengingat belum adanya sistem perlindungan yang memadai."
Imin mengimbau kepada seluruh WNI yang telah berada di Kamboja untuk segera menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat. KBRI siap memberikan bantuan dan menerima laporan dari WNI yang mengalami masalah.
Data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 100 ribu WNI yang saat ini bekerja di Kamboja, baik di sektor formal maupun informal.
"Keberadaan 100 ribu WNI di Kamboja termasuk mereka yang men-support kebutuhan makanan dan konsumsi sehari-hari. Kita bisa menemukan Soto Lamongan, Rujak Cingur, dan Pecel Madiun di sana. KBRI terus berkoordinasi untuk memastikan warga kita tidak menjadi korban perdagangan manusia (trafficking)," jelasnya.
Sebelumnya, sebanyak 86 WNI ditangkap oleh kepolisian Kamboja setelah melakukan aksi protes dan melarikan diri dari perusahaan penipuan daring (online scam) di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada 17 Oktober lalu. Dari 86 WNI yang diamankan, empat di antaranya ditahan oleh pihak berwenang karena diduga melakukan kekerasan terhadap sesama WNI.
Pada 18 Oktober, pihak kepolisian Kamboja kembali mengamankan 13 WNI tambahan. Dengan demikian, total WNI yang diamankan menjadi 110 orang.
