Advertisement

Advertisement

Advertisement

Redaksi1
Selasa, 13 Januari 2026, Januari 13, 2026 WIB
Last Updated 2026-01-13T12:09:54Z
EkonomiHeadline news

Dongkrak Ekonomi Saat Lebaran, Pemerintah Siapkan Diskon Transportasi Udara

Advertisement

Jakarta - Pemerintah mulai menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong perkembangan ekonomi selama Ramadan dan Lebaran 2026. Salah satu program yang akan disiapkan adalah diskon atau potongan tarif untuk transportasi udara.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa insentif Lebaran tahun ini masih dalam tahap perumusan dan akan mencakup berbagai sektor, dengan transportasi sebagai salah satu fokusnya.
 
"(Untuk) Lebaran, insentif sedang disiapkan termasuk tarif-tarif untuk diskon pesawat dan yang lain," ujar Airlangga di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Selasa (13/1).
 
Rencana insentif ini merupakan kelanjutan dari kebijakan serupa yang telah diterapkan pada Lebaran 2025. Saat itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025.
 
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menanggung 6 persen dari total PPN tiket pesawat. Eks Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang melakukan perjalanan udara dalam rangka mudik.
 
"PMK ini mengenai pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagian untuk tiket ekonomi domestik bagi masyarakat kita yang akan melakukan traveling," katanya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.
 
Melalui PMK tersebut, penumpang hanya membayar PPN sebesar 5 persen, sementara sisanya ditanggung pemerintah. Insentif berlaku untuk pembelian tiket pada 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan jadwal penerbangan antara 24 Maret sampai 7 April 2025, dan diperkirakan menurunkan harga tiket sekitar 13-14 persen.
 
Selain insentif PPN, pada Lebaran 2025 pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung mudik lainnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa kebijakan transportasi saat itu mencakup penurunan harga avtur di puluhan bandara, pengaturan fuel surcharge, hingga program mudik gratis.