Advertisement
 |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait penambahan kuota haji ke tahap penyidikan. Meski demikian, identitas tersangka belum diungkapkan dengan alasan pendalaman lebih lanjut.
Menanggapi hal ini, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Papua, Toni Victor Mandawiri Wanggai, mendesak KPK untuk tidak ragu mengungkap para pelaku yang terlibat.
"Saya yakin keuntungan dari praktik jual beli kuota haji tambahan ini tidak mungkin hanya dinikmati oleh segelintir orang," kata Toni dalam keterangan yang diterima pada Rabu (27/8/2025).
Toni meyakini bahwa praktik pencucian uang pasti terjadi dalam kasus korupsi besar ini. Oleh karena itu, ia mendorong penyidik KPK untuk cermat menelusuri aliran dana dan tidak ragu untuk mengeksekusi pihak-pihak yang terlibat.
"Jangan berikan toleransi! Selama para koruptor merasa aman dan nyaman di negeri ini, Indonesia tidak akan pernah maju, adil, dan sejahtera," tegas Toni Wanggai.
Mewakili masyarakat Papua, Toni mengecam tindakan para pejabat, politisi, pengusaha, atau tokoh agama yang serakah dan berupaya merampok uang negara. Ia mengingatkan mereka untuk mengingat saudara-saudara di Papua yang masih belum merasakan pemerataan pembangunan.
"Jangan patahkan semangat dan cita-cita Orang Asli Papua (OAP) untuk hidup layak dan sejahtera seperti saudara sebangsa lainnya, dengan cara merampok uang rakyat. OAP meminta agar para tokoh besar di sana bisa adil kepada yang kecil," pungkas Toni Wanggai.
