Advertisement
 |
Jakarta - Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya panas bumi (geothermal) yang mencapai 23.742 Megawatt (MW). Potensi ini membuka peluang besar untuk pengembangan panas bumi di tanah air. Saat ini, Indonesia menduduki posisi kedua sebagai produsen listrik panas bumi terbesar di dunia. Dengan kapasitas terpasang sebesar 2.744 MW, Indonesia berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki kapasitas 3.937 MW.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa panas bumi merupakan salah satu sumber energi baru terbarukan (EBT) yang potensial, dan Indonesia memiliki cadangan yang signifikan.
"Baru sekitar 10% dari potensi tersebut yang berhasil kita kelola. Ini berarti masih ada 90% potensi yang belum dimanfaatkan," kata Bahlil saat membuka Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Melihat potensi panas bumi yang besar, Bahlil mendorong percepatan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mereformasi dan mempercepat regulasi, demi memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha panas bumi.
Kementerian ESDM telah menyederhanakan perizinan dan regulasi yang sebelumnya menghambat investasi, dengan tujuan mempercepat pemanfaatan panas bumi. Pada tahun 2024, ESDM meluncurkan platform digital Genesis untuk pengelolaan panas bumi. Lelang WKP mulai dilakukan melalui platform ini pada tahun ini.
"Investor tidak menyukai aturan yang rumit. Semakin berbelit-belit aturan, semakin tidak menarik bagi investor. Oleh karena itu, program kami selama setahun terakhir adalah memangkas berbagai tahapan regulasi yang menghambat proses percepatan di bidang geothermal," jelas Bahlil.
Pemerintah juga berkomitmen untuk membangun 48 ribu kilometer sirkuit (kms) melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, sebagai upaya mendorong pembangunan energi baru dan terbarukan. Bahlil mengakui bahwa jaringan transmisi yang menghubungkan sumber energi dan jaringan listrik saat ini masih belum memadai.
"Sebagai bentuk komitmen dan konsekuensi dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, Pemerintah Republik Indonesia menyusun RUPTL 2025-2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini adalah wujud dari upaya percepatan yang harus kita lakukan," tegasnya.
Dalam IIGCE 2025, Bahlil menyaksikan penandatanganan 7 nota kesepahaman di sektor pendidikan/capacity building serta kerja sama komersial antara Badan Usaha (BUMN, Swasta Nasional dan Luar Negeri) dalam investasi pengembangan teknologi dan komitmen pembiayaan dengan kapasitas 265 MW, dengan total investasi sebesar US$ 1,5 miliar (Rp25 triliun).
