Advertisement
 |
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi baru sebagai insentif untuk mendorong perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan peluncuran paket kebijakan ekonomi ini setelah rapat bersama Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Paket Ekonomi 2025 ini terdiri dari delapan program akselerasi di tahun 2025, empat program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Airlangga dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9).
Delapan program untuk sisa tahun 2025 akan didukung dengan anggaran sebesar Rp16,23 triliun. Kebijakan ini mencakup Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi yang menargetkan 20 ribu penerima manfaat dengan anggaran Rp198 miliar.
Selain itu, terdapat empat kebijakan yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, salah satunya adalah Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua Bukan Penerima Upah (BPU), yang menargetkan pekerja seperti tukang ojek.
Terdapat juga lima program penyerapan tenaga kerja, termasuk revitalisasi tambak di Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Rincian Paket Ekonomi Baru:
8 Program Akselerasi 2025 (Total: Rp16,23 Triliun)
1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal lulusan baru 1 tahun): Rp198 miliar
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata: Rp120 miliar
3. Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025: Rp7 triliun
4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol: Rp36 miliar (ditanggung BPJS)
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: Rp150 miliar (selisih bunga ditanggung BPJS)
6. Program Padat Karya Tunai (cash for work): Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum Rp3,5 triliun
7. Program Deregulasi Implementasi PP28/2025: Rp175 miliar
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM: Rp2,7 triliun
4 Program yang Dilanjutkan pada 2026
1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak UMKM: Rp2 triliun
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026): Rp480 miliar
3. PPh Pasal 21 DTP untuk Pekerja di Industri Padat Karya (APBN 2026): Rp800 miliar
4. Program Diskon Iuran JKK dan JKM untuk semua Bukan Penerima Upah (BPU): Rp753 miliar
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan
