Advertisement
 |
Jakarta – Pemerintah terus mendorong efisiensi dan transparansi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa uji coba teknologi pengenalan wajah (face recognition) sebagai bagian dari Government Technology (GovTech) telah dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur.
"Kita sudah mulai piloting GovTech di Banyuwangi dengan face recognition. Ini akan membuat penyaluran bansos jauh lebih tertib dan transparan," kata Luhut di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9).
Jika uji coba ini berhasil, sistem akan diperluas secara nasional tahun depan. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meninjau langsung implementasi teknologi ini.
Luhut menambahkan, "Penggunaan AI akan membuat distribusi bantuan lebih efisien dan mengurangi penyalahgunaan anggaran. Pengalaman di Banyuwangi sangat positif, mulai dari penertiban data penerima hingga pemangkasan birokrasi."
Digitalisasi bansos adalah bagian dari tugas baru Luhut sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Sebelumnya, Luhut juga menyampaikan bahwa penggunaan AI di sektor pemerintahan berpotensi menekan defisit APBN 2026 hingga Rp400 triliun. Pengembangan GovTech ini dikerjakan oleh tim yang sama yang sukses membangun aplikasi Peduli Lindungi.
"Potensi penghematan sangat luar biasa. Presiden Prabowo ingin defisit anggaran lebih rendah, dan kita akan berupaya mencapainya secara bertahap hingga 2026," ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (26/8).
