Advertisement
 |
| Ketua DPRD RI Puan Maharani. |
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk menyelidiki dan memverifikasi data 571.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam judi online. Kemensos mencocokkan data penerima bansos dengan data pemain judi online dari PPATK, yang mencatat transaksi mencapai Rp957 miliar.
Puan menekankan pentingnya validasi data untuk mencegah masyarakat rentan menjadi korban. Ia mengingatkan potensi penyalahgunaan data dan jual beli rekening, sehingga verifikasi harus teliti dan adil. Pemerintah harus menelusuri apakah penerima bansos memang terlibat atau datanya disalahgunakan.
Puan juga menyoroti lemahnya sistem perlindungan data pribadi, mengingat NIK dapat digunakan untuk transaksi judi. Ia mendesak evaluasi mekanisme penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran dan pencegahan praktik ilegal. Penegakan hukum juga harus dijalankan jika ada penyalahgunaan data.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan lebih dari sekadar pemblokiran situs. Pemerintah harus membongkar jaringan transaksi, termasuk jalur keuangan, rekening palsu, dan pelaku jual beli data. Ini menyangkut keamanan ekonomi rumah tangga, ancaman data pribadi, dan tatanan sosial. Kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memberantas judi online secara efektif.
