 |
Jakarta — Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi demonstrasi serentak di tiga kota besar, yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar, pada Selasa (20/10/2026). Tanggal ini bertepatan dengan dua tahun berjalannya pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
📍 Jakarta: Aksi di Tugu Tani, Fokus pada Karhutla dan Biaya Hidup
Di Jakarta, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dijadwalkan berkumpul di Tugu Tani, Jakarta Pusat, pukul 15.00 WIB. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Yathalathof Imawan, menyampaikan tuntutan utama massa: menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga terdampak, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
"Kita fokus ke kesejahteraan masyarakat, bukan ngomongin kekayaan. Banyak warga di daerah dan pusat yang masih menderita saat ini," ujar Yathalathof, seraya mengakui adanya isu lain seperti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran, namun menegaskan aksi hari ini lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat.
Berikut tuntutan lengkap mahasiswa dalam aksi 20 Oktober:
1. Tetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional; pulihkan kesehatan warga dan cabut izin korporasi yang bertanggung jawab
2. Perbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan kembalikan kepercayaan pasar
3. Hentikan pembatasan kebebasan berpendapat
4. Berantas maraknya praktik KKN
5. Turunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik; berikan akses yang merata
📍 Yogyakarta: Massa Geruduk DPRD DIY, Soroti Penanganan Bencana
Ribuan peserta aksi memadati kawasan kantor DPRD DIY sejak pukul 12.00 WIB. Aksi dimulai dari orasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di atas mobil komando, yang kemudian diikuti ratusan mahasiswa lain termasuk dari Universitas Islam Indonesia (UII).
Para orator mengkritik penanganan bencana yang dinilai tidak serius — mulai dari bencana di Sumatera, gempa NTT, hingga karhutla yang terus berulang. Mereka juga menyoroti dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB yang baru saja dibongkar KPK melalui Operasi Tangkap Tangan pada Oktober 2026.
"Tahun lalu bencana di Sumatera belum selesai, sekarang karhutla kembali terjadi. Saudara kita di Kalimantan hidup di wilayah tak layak huni, pemerintah hanya menyuruh beradaptasi," tegas salah satu orator.
Tuntutan tambahan dari mahasiswa UII antara lain:
- Evaluasi total penanganan karhutla dan percepat pemulihan masyarakat terdampak
- Moratorium, evaluasi, dan transparansi program strategis nasional, termasuk MBG dan KDMP
- Regulasi dan transparansi penyaluran BBM subsidi di setiap daerah
- Perbaiki komunikasi pemerintah yang kerap merendahkan rakyat
- Restrukturisasi kabinet demi efisiensi anggaran negara
- Hentikan militerisme di ranah sipil
- Tegakkan proses peradilan bagi 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu
Massa sempat mendesak bertemu pimpinan daerah. Ketua DPRD DIY, Nuryadi, akhirnya hadir dan berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Hingga siang, situasi terpantau kondusif dengan pengamanan ketat kepolisian.
📍 Makassar: 3.000 Personel Dikerahkan, Tersebar di 33 Titik
Di Makassar, Sulawesi Selatan, pihak kepolisian mengerahkan sekitar 3.000 personel gabungan Polri–TNI dan instansi terkait untuk mengamankan aksi yang tersebar di 33 titik, antara lain kawasan DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Jalan Urip Sumiharjo, Jalan Sultan Alauddin, dan area depan kampus-kampus.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jaffar Ahmad, meminta masyarakat menghindari titik-titik aksi agar tidak terjebak kemacetan.
🚦 Pengamanan Nasional: Lebih dari 9.500 Personel Siaga
Jelang aksi, pihak kepolisian memperketat pengamanan di sejumlah stasiun KRL dan gerbang tol menuju Jakarta. Secara keseluruhan, sebanyak 9.505 personel gabungan — terdiri dari 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, serta petugas Pemda DKI dan pengamanan dalam — disiagakan di Jakarta.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menegaskan: "Penyampaian pendapat adalah hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Kehadiran aparat bertujuan memastikan semua warga dapat beraktivitas dengan aman." (Red)
